Kabar Ambon

Oleh: Ridwan Sangadji (Sekretaris DPD Aliansi Indonesia Maluku )

MOLUKEN: Suka atau tidak kita akan diperhadapakan dengan pilihan yang sulit untuk memastikan sebuah jawaban politik tentang kebenaran demokrasi politik yang katanya langsung, umum, bebas dan rahasia. Saya hanya mengajak kita semua untuk melihat dan menilai dengan menentukan sebuah jawaban ya bahwa pemilihan kepala daerah di Maluku dicederai oleh pihak penyelenggara KPU-Panwas SBT. Terbukti para penyelenggara di Kabupaten Ita Wotu Nusa itu telah memberikan kejutan besar bagi warga Maluku dan Indonesia umumnya. Saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten SBT, pasangan nomor urut 3 (DAMAI) telah meraih suara 97 %, kini menjadi sejarah pertama di Maluku yang dilakukan oleh KPU dan Panwas SBT.

Kejahatan-kejahatan demokrasi yang terstruktur, sistematis, dan massif di daerah ini, menunjukkan betapa lemahnya pemahaman dan pengetahuan penyelenggara Pemilukada tentang azas pemilu yang jujur, adil dan demokratis. " Anda beragama tapi tidak bertakwa, anda bertuhan tapi tidak beriman". Sehingga betapa mudahnya anda menggadaikan kepercayaan yang telah diamanatkan oleh Tuhan, Negara dan Rakyat dipundak anda semua.

Sungguh sangat ironis, ketika terjadi pemaksaan kehendak dari sekelompok orang, disertai siasat busuk selama pelaksanaan proses ini. Pemilukada Maluku digelar untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, bukan untuk memilih gubernur berlatar belakang agama tertentu. Kejahatan politik di Seram Bagian Timur kini sudah nampak besar, anda semua telah menciptakan dosa politik di institusi KPU.

Fenomen politik yang dijalankan KPU Maluku sangat tidak objektif karena bertentangan dengan aturan. Itu terbukti dengan berbagai fakta kejahatan politik terjadi di Maluku Tenggara, Buru dan SBT, namun masih saja diselamatkan oleh Idrus Tatuhey selaku Ketua KPU Maluku. " Anda boleh jadi pahlawan dalam KPU tapi perlakuan dan sikapnya sangat tidak sesuai dengan orang beragama". Rakyat Maluku butuh tranparansi dan keterbukaan.

Sungguh sangat mustahil, dengan lantang Idrus Tatuhey bisa menyampaikan di depan sidang Mahkamah Konstitusi, bahwa di Maluku tidak terjadi pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung. Ini menandakan bahwa Idrus Tatuhey telah menelanjangi demokrasi ini. Lihat saja di Maluku justru terjadi pelanggaran besar selama proses Pilkada berlangsung. Pengakuan di depan MK sangat tidak rasional. Ini menandakan ketua KPU Maluku sudah berpihak ke kandidat lain, sehingga moral pun dapat digadaikan untuk menjawab kepentingan dirinya. Harusnya Tatuhey lebih netral, karena KPU adalah lembaga Independen".

Idrus Tatuhey harus bertanggungjawab terhadap masyarakat Maluku saat proses Pemilukada berlangsung . Saya berani mengatakan bahwa Tatuhey ingin menciptakan konflik di Maluku dan sengaja memainkan issue SARA. Hal ini dapat saya simpulkan karena atas pengakuannya di Mahkamah Konstitusi, bahwa Pilkada Maluku tidak terjadi pelanggaran.

Lihat saja Pilkada di Indonesia belum pernah hingga saat ini kabupaten yang memiliki angka persentase pemilih mencapai 97 persen. Kabupaten Seram Bagian Timur kini menciptakan sejarah pertama di bangsa ini dengan perolehan suara 97 %, sangat naif hasil yang di raih pasangan DAMAI begitu signifikan. Angka yang sangat tidak rasional diperoleh Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitela (DAMAI). Bagi saya ini sebuah proses pembodohan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara, seperti Abdullah Vanath terhadap masyarakat Seram Bagian Timur secara keseluruhan dengan cara melakukan penggelembungan suara pada semua kecamatan di SBT, tapi masih saja tidak di akui oleh Idrus Tatuhey.

Kendatipun KPU Maluku terlihat lebih romantis dengan salah satu pasangan calon gubernur Maluku, sehingga hasil perhitungan Seram Bagian Timur dapat ditetapkan walaupun penetapannya sementara dan mekanismenya akan dilanjutkkan ke Mahkama Konstotusi (MK). Anehnya ketua KPU Cs masih malu untuk mengakui bahwa merekalah yang paling bersalah.

Saya ingin tegaskan bahwa ini bagian dari pembajakan politik dan KPU-lah pelakunya sehingga telah mencederai demokrasi di Maluku. Ketua KPU Maluku dengan sengaja ingin menciptakan konflik di Maluku. Sudah barang tentu dapat saya yakini selama sidang pleno Tatuhey sudah mendengarkan semua fakta-fakta pelanggaran selama Pilkada berjalan. Sayangnya di depan sidang MK Tatuhey berani menggadaikan moralnya.

Saat pemilihan berlangsung sebagian besar masyarakat Maluku telah menggunakan hak politiknya dalam menentukan pilihan politiknya. Pesta demokrasi yang berlangsung 11 Juni 2013 itu berjalan sesuai  jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Maluku. Nyatanya slogan Luber ini hanya bagi mereka yang menyelenggarakan Pilkada dengan tidak jujur dan adil. Saya ingin katakan kalau KPU Maluku telah gagal dalam menjalankan Pilkada sesuai amanat undang-undang. Karena KPU sendiri telah mencederai proses demokrasi itu.

KPU-Panwas SBT serta KPU Maluku harus ditangkap dan diproses secara hukum. Merekalah yang memutarbalikan fakta selama proses Pilkada berlangsung. Ketua KPU harus bertanggungjawab saat proses Pilkada itu. Karena keterangannya di depan sidang MK sangat provokatif, mungkin Ttauhey sudah terbiasa dengan berbohong, sehingga untuk menjawab kepentingannya dia dengan santai bisa berbohong di depan sidang MK.

Masyarakat dididik dan diajarkan dengan demokrasi yang jujur dan adil, bukan untuk di bodohi, sangat luar ternyata KPU sendiri telah membuat kesalahan besar tanpa mengindahkan konstitusi. "anda sudah tak layak menjadi seorang pemimpin, kerana sudah membodohi dan membohongi rakyat dengan mencederai demokrasi di Maluku. (***)

Yang Menarik: