Kabar Ambon

AMBON - BERITA MALUKU. Harapan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy agar calon praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tak apriori terhadap proses perekrutan calon Praja tahun ini ditanggapi serius pemerhati pendidikan lokal, Herman Siamiloy.

''Saya memberikan apresiasi atas pernyataan Pak Wali tersebut (calon praja STPDN tak apriori),'' ungkap Herman di Ambon, Rabu, 24 Juli 2013.

Dia menggarisbawahi materi dari pernyataan Wali Kota Louhenapessy karena sejauh ini perekrutan calon praja STPDN di seluruh kabupaten/kota Maluku masih mengedepankan jatah-jatahan pejabat dan unsur suka dan tidak suka (like and dislike).

Pengalaman pahit ketika sejumlah pelajar asal Maluku Barat Daya (MBD) di Kota yang mengikuti tes STPDN tahun 2010 gugur saat penentuan terakhir. Anehnya, yang lolos mewakili MBD sebagai calon praja STPDN adalah pelajar SMA Negeri 1 Ambon yang merupakan anak mantan caretaker Bupati MBD Angelos Renjaan.

''Ya, mudah-mudahan saja perekrutan kali ini benar-benar memprioritaskan kualitas calon, bukan karena latar belakang calon yang datang dari keluarga pejabat tertentu. Ini catatan kritis berdasarkan pengalaman selama ini di mana tes STPDN hanya formalitas karena sudah ada jatah-jatah khusus milik pejabat,'' ingat mantan Kepala Tata Usaha Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat itu.

Menurut dia, hal yang mesti dikedepankan dalam perekrutan calon praja STPDN adalah kualitas calon. ''Jadi, jangan lihat dari mana asal dia atau dari kalangan dan golongan mana calon itu berasal. Artinya, kualitas figur yang lebih diutamakan dari pendekatan lain, selain tentunya tetap memperhatikan unsur nasionalisme dan Wawasan Nusantara,'' ungatnya.

Jika perekrutan calon praja STPDN menggunakan aspek kualitas calon, Herman optimis dari waktu ke waktu akan lahir calon-calon pemimpin bangsa yang jujur, loyal, dan berkapasitas.

''Sebab, apa yang mau diharapkan negara ini kalau proses perekrutan calon pemimpin saja sudah diwarnai dengan kepentingan sempit dan nepotisme. Jadi, kalau memang ada upaya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perekrutan calon praja STPDN, saya setuju sekali,'' kata pria Tounwawan, Kecamatan Moa, MBD ini. (bm 01)