Kabar Ambon

AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Maluku selaku lembaga perwakilan rakyat di daerah tingkat Provinsi kian mengapresiasikan kinerja Pemerintah Daerah Maluku yang telah membentuk tim mediasi dalam rangka perdamaian dua desa bertikai diantaranya Desa Porto dan Haria.

"Saya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah membentuk tim mediasi pertikaian antar kelompok masyarakat di kedua negeri yakni Desa Porto dan Haria, juga kepada Komnas HAM yang dalam kenyataan melaksanakan tugas yang sama untuk mempertemukan para pimpinan dalam masyarakat di Desa Porto dan Haria," ujar Anggota Komisi A DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di Ambon, Rabu 24 Juli 2013.

Dia mengakui, langkah yang telah diambil oleh tim mediasi adalah langkah positif dalam rangka menciptakan suasa hidup yang penuh damai, aman serta berperan aktif dalam kantibmas di daerah.

"Harus diakui bahwa langkah ini positif, ini adalah cara untuk menyelesaikan dan bagaimana menciptakan suasana hidup yang penuh damai, aman dari sisi ketertiban masyarakat, dan kalau itu bisa dilakukan dengan baik saya kira bisa menjawab dambaan dari masyarakat yang ada di Desa Porto maupun Haria." katanya.

Wattimury mengatakan, upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh tim bukanlah sebuah cara yang mudah namun membutuhkan waktu yang lama, dan akhirnya upaya yang dilakukan oleh tim mediasi pemerintah daerah Maluku berhasil.
"Walaupun kita sadar pasti ada orang-orang tertentu yang tidak menerima hal-hal seperti itu, atau menginginkan kedamaian, tetapi kalau kita meyakini benar bahwa Desa Porto dan Haria kita menolak dan berkeberatan dengan cara-cara seperti itu, menciptakan perdamaian memang tidak gampang, akan tetapi upaya-upaya yang akan dilakukan serta komitmen bersama dalam kesepakatan Damai yang dibuat beberapa waktu lalu dan upaya mendamaikan masyarakat di Desa Porto dan Haria itu," jelasnya.

Untuk itu, Wattimury mengharapkan adanya pengawalan ketat dari pihak TNI/Polri terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua desa bertikai itu agar supaya pertikaian yang terjadi selama ini pada dua desa tersebut, serta dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terhadap pentingnya budaya perdamaian di Maluku.

"Diharapkan sangat itu yakni pertama pengawalan ketat oleh TNI Maupun Poliri serta kesepakatan Damai terus dilakukan dan juga TNI maupun Polri harus bertindak tegas untuk mengamankan atau menghentikan pertikaian termasuk didalamnya melakukan swiping besar-besaran sehingga berbagai macam amunisi ataupunjuga alat-alat pertikaian lainnya disana harus segera di musnahkan. Harus memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat dengan senang hati bisa menyerahkan seluruh alat-alat perang itu kepada pihak yang berwajib dalam hal ini TNI maupun Polri.". (**)