Kabar Ambon

AMBON - BERITA MALUKU. Pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV merupakan hak prerogatif kepala daerah. Tujuan pelantikkan itu semata-mata untuk memaksimalkan pelayanan publik dan penyegaran agar tidak membawa kejenuhan bagi pejabat yang dilantik. Meski begitu, yang mesti dihindari dalam pelantikkan pejabat adalah Unsur ''balas jasa'' dan ''balas dendam'' sebagai imbas rivalitas (permusuhan) politik masa lampau.

Jika kedua pendekatan di atas menjadi alur cerita di balik penempatan pejabat sebagaimana yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum lama ini di Tiakur, praktis moralitas dan kemampuan intelektualitas (kapasitas) pejabat dimaksud dinafikan (disingkirkan) untuk menjaga agar kekuasaan si pelantik langgeng.

Pelantikkan pejabat eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD, pekan lalu, memantik pro dan kontra. Moralitas dan kapasitas figur diusung untuk mempertanyakan sikap Bupati Barnabas Nataniel Orno mengangkat pejabat dimaksud.

''Kami heran, sosok ini meninggalkan istri dan anaknya di luar nikah tanpa tanggung jawab menafkahi (kewajiban alimentasi), tapi dia diangkat Pak Bupati (Barnabas Orno) sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Pati,'' kecam salah satu pemuka masyarakat Pati, Kecamatan Moa, kepada media ini melalui ponselnya, Rabu, 24 Juli 2013.

Yang herannya, kata pemuka masyarakat tersebut, si pegawai yang diangkat berlatar belakang tenaga kesehatan (mantri). ''Harusnya kan seseorang itu diangkat dalam jabatan sesuai latar belakang pendidikannya, bukan karena pendekatan lain di luar itu,'' kritiknya.

Karena itu, pemuka masyarakat Pati mengimbau Bupati Orno untuk mempertimbangkan kembali penempatan mantan tenaga kesehatan menjadi Kabid Pemerintahan Desa. ''Kalau pemerintahan diatur salah, pasti pelayanan ke masyarakat tidak akan maksimal. Apalagi, kalau ini dikaitkan dengan pejabat tak bermoral yang diangkat dalam jabatan yang tidak sesuai besik pendidikannya,'' pungkasnya. (bm 01)