Kabar Ambon

MOLUKEN, Ambon: Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sudah menyiagkan 750 personel aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengantisipasi segala ke­mungkinan yang terjadi saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Maluku.

Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Maluku, Kombes Pol Martuani Sorbin Siregar, seperti dikutif dari Siwalima, kemarin, mengatakan, pihaknya mengantisipasi jika dalam putusan MK nanti ada kandidat yang tidak menerimanya.

"Ya, kita tidak menginginkan hal-hal itu terjadi, tapi kita harus antisipasi, sebab jika nantinya putusan MK, pasti ada kandidat yang tidak menerima. Olehnya kita sudah siapkan sekitar 750 personel gabungan antara Polri dan TNI," ujarnya.

Jumlah ini menurut Siregar untuk mengantisipasi putusan MK jika terjadi gejolak di Kota Ambon.  Sementara itu, disinggung tentang kesiapan Polri dalam menghadapi Pilkada putaran kedua, perwira de­ngan tiga melati di pundaknya ini menandaskan kalau pihaknya me­nunggu sampai ada keputusan MK.

"Soal kesiapan, ya, kita tunggu putusan MK. Yang jelas kita tetap siap," kata Siregar.

Seperti diketahui, tiga pasangan calon kepala daerah yang menggu­gat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku ke MK yakni Abdullah Tuasiakl-Hendrik Lewerissa (TU­LUS), Jacobus F Puttileihalat-Arifin Tapi Oyihoe (BOB-ARIF) dan Her­man Koedoeboen-M Daud Sangadji (MANDAT.

Tiga pasangan calon ini meng­gugat KPU Maluku ke MK karena menolak keputusan penyelenggara Pilkada Maluku tersebut yang mene­tapkan pasangan  Abdullah Vanath-Marthin J Maspaitella (DAMAI) dan Said Assagaff-Zeth Sahuburua (SETIA) masuk putaran kedua.

Sebelumnya pada putaran per­tama 11 Juni 2013 lalu, Polda Maluku menempatkan sebanyak 6676 per­sonel. Jumlah ini ditambah dengan 957 personel gabungan satuan samping dan TNI serta 2 satuan setingkat kompi (SSK) personel Brimob dari Mabes Polri. (S5)

Yang Menarik: