Kabar Ambon

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman musuh terutama dari Negara lain. Artinya, kewenangan memelihara situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjadi domain kewenangan institusi lain, yakni Kepolisian Republik Indonesia.

''Karena itu, saya pertanyakan sweeping yang dilakukan oknum-oknum anggota TNI Bawah Kendali Operasi yang ditempatkan di Wetar ketika KM Sabuk Nusantara 34 merapat di pelabuhan Ilwaky (ibu kota kecamatan Wetar) pada 7 Juni lalu,'' ungkap pemuka masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) Herman Siamiloy di Ambon, Sabtu, 20 Juli 2013.

Herman mempertanyakan, sweeping di atas kapal-kapal perintis lazimnya merupakan kewenangan atau tugas pokok pihak kepolisian atau aparat TNI. ''Yang saya tahu, sweeping terhadap penumpang kapal merupakan kewenangan polisi, bukan tentara. Kecuali kalau ada indikasi ada penjahat Negara atau teroris dalam kapal perintis baru dilakukan sweeping gabungan yang melibatkan unsur TNI dan Polri sekaligus. Ini kan tidak, sweeping berlangsung setiap kapal perintis merapat di Ilwaky. Saat sweeping oknum-oknum tentara tersebut juga menggunakan senjata lengkap dengan amunisinya. Persoalannya untuk apa dan siap yang mereka sweeping,'' kritik pemuka masyarakat Moa ini.

Alhasil, akibat sweeping itu para penumpang maupun warga yang melakukan embarkasi maupun debarkasi resah dan takut. ''Karena kebiasaan sweeping ketika kapal masuk di Ilwaky, pedagang-pedagang sembako (Sembilan bahan pokok) dari Sulawesi Selatan maupun Alor sudah tak berjualan lagi di Wetar. Padahal, sesuai pengakuan warga Ilwaky kalau ada pedagang keliling dari Makassar dan Kalabahi kebutuhan hidup mereka terpenuhi, apalagi harga sembako dijual murah atau dengan harga terjangkau masyarakat setempat,'' tuturnya prihatin.

Herman berharap kebijakan penempatan pasukan TNI BKO di Wetar maupun pulau perbatasan lain di MBD tetap memedulikan kepentingan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat setempat. ''Kalau sweeping terus dilakukan tentunya masyarakat takut untuk beraktivitas maupun berniaga karena merasa diintimidasi pihak penanggung jawab keamanan. Untuk apa ada tentara kalau masyarakat merasa tak nyaman atau tak dilindungi,'' tekannya. (berita maluku)